Setelah diundangkannya Undang-Undang no 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adanya perluasan subjek perzinahan yang sebelumnya hanya melibatkan para pihak yang salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan menjadi setiap orang yang melakukan perzinahan baik sudah dalam ikatan perkawinan ataupun belum. Ketentuan ini dituangkan dalam pasal 114 KUHP baru. Perdebatan hadir baik dari pihak pro dan kontra, pihak pro berpandangan hal ini sudah tepat karna demi menjaga sistem moralitas pemberian pidana menjadi salah satu solusinya sedangkan dari pihak kontra berpandangan ini merupakan bagian dari privasi seseorang pun tidak ada yang dirugikan dalam perbuatannya, pemidanananya juga sedikit rancu saat mereka (pihak yang berzinah) melakukannya karna suka sama suka. Lantas, bagaimanakah eksistensi pasal perzinahan ini, sudah tepatkah atau belum serta kedudukannya dalam menciptakan situasi hukum yang adil, pasti dan bermanfaat? Untuk itu yuk, simak Diskusi antara Kemi, Martinus dan Leonardo di episode #10 DESA MDC PODCAST:"Problematika Pasal Perzinahan dalam KUHP baru"