Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia merupakan kedaruratan yang harus direspon dengan serius dan tak bisa lagi diremehkan. Cepatnya penyebaran virus ini haruslah dijawab dengan tindakan yang lebih cepat dan nyata oleh seluruh elemen masyarakat utamanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sepekan lalu, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virusdisease 2019 (Covid-19), PP 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disaese (Covid-19) disusul 3 Surat Telegram Kapolri yang salah satu dari surat tersebut mengatur secara tegas tentang upaya penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan penghinaan terhadap Presiden/Pejabat negara dalam Penanganan Covid-19. Surat Telegram tersebut menuai banyak kritikan, sebab surat ini akan menutup ruang publik untuk melakukan fungsi ruang evaluasi terhadap Pemerintah jikapun dirasa terbukti melakukan kesalahan demi kesalahan. Diskusi Kotagede #2 kali ini akan membedah bagaimana kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 yang dipantik oleh Direktur Pusat studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) UII, Allan Fatchan Gani Wardana dan Danang Kurnia Awami.