Kejaksaan Agung menyelisik keganjilan investasi Telkomsel di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk senilai Rp 6,4 triliun. Transaksi ganjil yang berpotensi menimbulkan kerugian karena harga saham GoTo terus  anjlok sejak  mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tiga tahun lalu. Konflik kepentingan sangat terang dalam aksi korporasinya.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi karpet merah dengan mengubah aturan agar GoTo bisa melantai bursa. Bahaya konflik kepentingan dalam investasi perusahaan negara.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Nama Bobby Nasution muncul dalam persidangan dua kasus korupsi. Namun tak kunjung diperiksa. Tak tersentuhnya menantu Jokowi tak lepas dari perlindungan orang-orang tertentu di KPK. Apa yang terjadi di Sumatera Utara adalah bukti dinasti politik rentan tergelincir praktik lancung nepotisme dan korupsi.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Sjafrie Sjamsoeddin mengambil peran komunikasi politik Presiden yang selama ini didominasi Sufmi Dasco Ahmad. Kehadiran Sjafrie mengubah konstelasi baru di lingkaran istana, memperuncing hubungan dengan Dasco, sekaligus menambah dominasi tentara  mengurus partai politik.  Posisi Sjafrie yang menonjol membuat pimpinan partai seperti mendapat pintu baru untuk menyalurkan aspirasi elite mereka kepada Prabowo. Berebut pengaruh antara Sjafrie dengan Dasco mengingatkan kita peristiwa Malari 1974.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Publik semestinya tak perlu terkejut dengan kebijakan Presiden Prabowo pada setahun pertama masa pemerintahannya. Semua sudah tertuang buku yang ditulis Prabowo tahun 2022 lalu, berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Prabowo membuat banyak solusi yang bisa menyelesaikan problem pokok Indonesia. Salah satunya, untuk Prabowo membangun konsolidasi otoritarian, menerapkan ekonomi dan politik terpimpin.

- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Keputusan Menteri Energi Bahlil Lahadalia mengatur impor BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi memicu kelangkaan bensin dan solar di SPBU swasta. Kebijakan itu tidak hanya menyusahkan masyarakat, tapi seperti ingin mendorong konsumen kembali memakai BBM bersubsidi. Solusi yang dipilih Menteri Bahlil menjadi blunder karena logika terbalik. Bisa merusak daya saing investasi Indonesia.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pidato berapi-api Prabowo di PBB gagal menunjukkan sikap tegas Indonesia atas genosida dan tragedi kemanusiaan di Palestina. Ia lebih berfokus pada “gejala”, bukan “penyebab” genosida di Gaza. Prabowo memilih diplomasi dua kaki: mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus mengakui Israel.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Presiden Prabowo Subianto berjanji mereformasi kepolisian sebagai respons tuntutan masyarakat dalam demonstrasi yang berujung rusuh. Ketika kerusakan ada pada institusi maka yang pertama ditunjuk adalah kepalanya. Wacana pergantian Kapolri ini membuat Listyo Sigit bergerak membuat tim reformasi internal mendahului tim reformasi buatan Istana. Reformasi Polri harus dimulai dari Prabowo sendiri.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Sudah sepuluh bulan proyek makan bergizi gratis dijalankan tetapi kekacauan demi kekacauan terus terjadi. Mulai pelaksanaan yang berantakan, jatuhnya korban akibat keracunan, sampai melesetnya pelbagai target yang tecermin dari rendahnya serapan anggaran. Dari anggaran Rp 71 triliun, per September 2025 baru terserap 22,1 persen. Bukannya mengevaluasi, Badan Gizi Nasional justru meminta anggaran lebih untuk MBG tahun depan. Jika dipaksakan, proyek ini bisa mengorbankan ekonomi Indonesia yang sedang gawat.

- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Reshuffle kabinet di era Prabowo Subianto tak ada bedanya dengan era presiden sebelumnya: hanya sekadar ganti pemain dan bagi-bagi jabatan. Perombakan yang grasah-grusuh ini juga tak menyentuh akar masalah. Presiden melakukan reshuffle sekadar merespons demonstrasi yang berakhir rusuh pada Agustus lalu. Tanpa pendekatan yang berpihak kepada orang banyak, seberapa pun sering gonta-ganti menteri, masalah laten gagalnya perbaikan kinerja pemerintah akan terus berulang.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Ditunjuk menempati jabatan yang seharusnya melindungi para pekerja, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer malah ditengarai memperalat jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Ironisnya, modus korupsi serupa terus berulang di kementerian itu. Mengganti satu orang saja tak cukup. Memotong generasi layak dipertimbangkan untuk menghapus budaya korupsi yang sudah mengakar.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Demonstrasi besar yang melanda Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia menjadi pesan tebal kepada pemerintah yang nirempati. Kematian Affan menyadarkan publik bahwa biang kerok keadaan kalut akhir-akhir ini bukan semata perilaku para politikus. Arogansi polisi, penyelewengan hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada kepentingan orang banyak adalah masalah utama pemerintahan Prabowo Subianto.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Jenderal Abdul Haris Nasution melahirkan konsep “jalan tengah” menjadi cikal bakal dwifungsi militer yang berkibar di era Orde Baru. Redup setelah Reformasi 1998, hari-hari ini militerisme kembali menguat dan menjadi alat politik penguasa. Presiden Prabowo Subianto mengerahkan tentara untuk menggarap berbagai proyek negara. Dominasi tentara akhirnya melemahkan supremasi sipil sebagai prasyarat tegaknya demokrasi.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur berpotensi mangkrak karena meleset jauh dari rencana yang pernah dirancang Jokowi. Proyek itu memang tak pantas dilanjutkan. Di tengah kelesuan ekonomi, beban utang, belanja pemerintah semestinya dialokasikan untuk proyek-proyek bermanfaat. Proyek ugal-ugalan IKN memberi pelajaran kepada Prabowo bahwa memaksakan ambisi tanpa menimbang manfaat akan merugikan orang banyak.
-------------------------
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Utang pemerintah Indonesia sampai triwulan pertama 2025 sebesar 7 ribuan triliun rupiah. Untuk membayar utang yang jatuh tempo, pemerintah justru menarik utang baru. Selama ini Kementerian Keuangan mengklaim utang Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Padahal tolok ukur yang mereka gunakan itu bisa menyesatkan karena memberi gambaran tak utuh tentang kerentanan ekonomi Indonesia. Kondisi ini akan semakin parah dengan realisasi proyek-proyek besar Presiden Prabowo.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Mohammad Riza Chalid, saudagar minyak yang malang-­melintang di setiap rezim, akhirnya menjadi tersangka korupsi impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Bukan satu-dua kali Riza tersandung kasus hukum, namun selalu lolos karena memiliki sandaran politik yang membuatnya aman. Sekelompok pengusaha ditengarai meminta Riza berbagi lapak bisnis minyak, tapi ia menolak. Muncul kecurigaan ini sekadar pergantian pemain bisnis minyak.

- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Proses peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong semakin menunjukkan keganjilan. Jaksa penuntut umum mengabaikan begitu saja banyak kesaksian dalam persidangan yang telah berlangsung selama empat bulan. Tak hanya para saksi, sejumlah fakta yang bertentangan dengan dakwaan jaksa muncul dalam persidangan. Penanganan perkara yang menjerat Tom bakal menjadi preseden buruk: kebijakan bisa dengan mudah dipidana.
-------
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Koalisi PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto makin dekat. Gerindra telah memberikan tawaran, PDIP tidak menolak, sembari mengajukan sejumlah syarat semata untuk kepentingan partainya. Sampai di sini, politik  sekadar jadi permainan para juragan partai. Harapan adanya oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan terancam musnah. 
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pengakuan para tersangka kasus pengamanan judi online semakin mengarah ke Budi Arie Setiadi, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika. Polisi tentu tidak boleh tebang pilih: menyasar pegawai rendahan, membiarkan para petinggi yang terindikasi terlibat. Di luar itu, aparat hukum mesti menyelisik bandar dan penerima manfaat yang lebih besar.  Perputaran uang judi online yang besar membuat aparat tak punya nyali memberantas pelaku sesungguhnya. Apalagi uang besar ilegal itu juga dipakai untuk membiayai operasi politik.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sejak 2004 konsisten menyangkal kejahatan manusia pada 1998. Dalam tragedi pemerkosaan itu, Fadli menyoal kata “massal”. Padahal Presiden BJ Habibie dan Jokowi mengakui kejahatan tersebut. Muncul kecurigaan motif politik di balik upaya memanipulasi sejarah kerusuhan Mei 1998.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Dalam urusan melanggar aturan, para pejabat Indonesia mahir bersembunyi di balik asap: berpikir sudah rapi menutupi kejahatan, padahal publik melihatnya secara telanjang. Dalih “hilirisasi” sumber daya alam hanya kedok menyedot aset berharga Indonesia untuk keuntungan elite dan bohir politik. Salah satunya penerbitan izin tambang nikel di Raja Ampat yang menabrak konstitusi. Indonesia sedang menempuh kutukan sumber daya alam: kekayaan melimpah tapi kita tetap miskin karena korupsi dan keserakahan.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.