SEKATA #12 - Akta Nikah dan Aspek Pidana pada Pernikahan Usia Dini

SEKATA #11 - Media Sosial dan UU ITE : Peran Posbankum Menjaga Kerukunan Ruang Digital

SEKATA #10 - Mencegah Penyelewengan Wewenang dan Anggaran di Tingkat Desa/Kelurahan

Sekata 9 - Permasalahan dan Solusi Ketenagakerjaan di Desa

Sekata 8 - Desa/Kelurahan Bersih Narkoba

Sekata 7 - Mencegah Konflik Waris bagi Masyarakat Desa

Sekata #6 Mencegah Warga Desa Terjerat Judi Online

SEKATA 16 - Membangun Sistem Perlindungan TPKS yang Responsif di Akar Rumput

Sekata 15 - Bullying

Sekata 14 - Menguatkan Keadilan Restoratif Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Mulai dari Pendampingan Awal Hingga Reintegrasi Sosial

Sekata 13 - Dari Pengadilan ke Meja Mediasi Posbankum: Mencari Solusi Terbaik dalam Perceraian

Pada episode kali ini Podcast Juara membahas mengenai artikel yang telah terbit di Jurnal Rechtsvinding Volume 13 Nomor 2 Tahun 2024 yang berjudul “Kecerdasan Buatan Menjadi Pemeran Pengganti Pejabat Pemerintahan Dalam Pengambilan Keputusan”.

Penulis: Febri Heriansyah Host: Ardyan Erfananta

Untuk Naskah dapat di akses di: https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1801

Sekata #12 - Pernikahan usia dini masih menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat hukum di Indonesia. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan penurunan angka pernikahan dini secara nasional menjadi 5,9% untuk proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun, sejumlah daerah justru mengalami peningkatan. Salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang naik dari 14,68% menjadi 17,32%.
Setahun bekerja, bergerak-berdampak
Selengkapnya di https://www.youtube.com/live/xZsSVRgMlno
#BPHN #Kementerianhukum
#Layananhukummakinmudah
#Setahunberdampak

Hidup itu seperti siklus. Ada jatuh, ada bangun. Begitu pula dengan ritme kehidupan yang mengatur emosi, energi, bahkan semesta.Di episode kali ini, Erik Katama akan mengajak kita membahas isu aktual seputar keadilan di desa/ kelurahan: Kontribusi Nyata Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.Kita tahu, akses terhadap keadilan sering jadi tantangan, terutama bagi masyarakat desa atau kelurahan yang memiliki keterbatasan. Untuk itu, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai jembatan agar keadilan bisa dirasakan sampai ke akar rumput.Tapi, seberapa efektif program ini berjalan? Apakah masyarakat sudah benar-benar tahu keberadaannya? Dan kendala apa saja yang muncul di lapangan? Temukan jawabannya bersama Constantinus Kristomo, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, dalam diskusi kali ini, hanya di Rhythm N Law #1 dengan tema Peran Posbankum Desa/Kelurahan Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan.Setahun bekerja, bergerak-berdampak#BPHN #Kementerianhukum #Layananhukummakinmudah #setahunberdampak#AksesKeadilan #Posbankum #BPHN #KeadilanUntukSemua #layananhukummakinmudah

Integrasi Layanan Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Pemenuhan Hak Konsumen Di Era Disrupsi

Penulis: Ilmina Jihan Zafira

More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/

Efisiensi Penyelesaian Berkas Perkara Melalui Optimalisasi Alur Koordinasi Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam KUHAP

Penulis: Ahmad Arifin

More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/

Dilema Presidential Threshold: Pilar Demokrasi Atau Lumbung Oligarki (Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024)

Penulis: Della Nursari

More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/

Hadirnya Hakim Pemeriksa Pendahulu (HPP) Menggantikan Pra Peradilan Dalam RKUHAP Apakah Menjawab Keterbutuhan?

Penulis: Ilman Nurfathan

More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/

Penegakan Hak Cipta dalam Mendukung Industri Kreatif

Penulis: Riza Fathoni Mulyoto

More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/

Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Coin Digital Sebagai Alat Pembayaran Dan Pengakuannya Sebagai Komoditas Di Indonesia

Penulis: Susanto

More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/