Pihak Komite Sipil menyatakan bahwa pelanggaran ini adalah laporan berkala yang biasanya masuk ke dalam tahap penyusunan daftar-daftar masalah yang akan dibahas pada suatu sesi. Pihak Amnesty International mengajukan 5 pelanggaran utama dalam laporan bertajuk “Civil and Political Rights: Violations in Papua and West Papua”. Sumber: www.voaindonesia.com/