Jawa Tengah tengah menghadapi peningkatan ancaman bencana. Dalam dua bulan terakhir, rentetan kejadian banjir, longsor, tanah bergerak hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah. BPBD Jateng pun mengakui adanya tren peningkatan frekuensi dan intensitas bencana. Menjawab kondisi tersebut, BPBD Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengembangkan platform digital SIKAT BENCANA (Sistem Terintegrasi Kaji Cepat Bencana) untuk mempercepat proses kaji cepat. Sistem ini diklaim mampu membuat pelaporan berjalan real-time, mempercepat respons hingga 50%, serta mengurangi biaya operasional lebih dari separuh. SIKAT BENCANA juga dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui integrasi data dan laporan otomatis.

Di tengah meningkatnya ancaman bencana ini, bagaimana kesiapsiagaan BPBD Jawa Tengah dan sejauh mana perkembangan sistem SIKAT BENCANA?

Narasumber : Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Jateng, Muhamad Chomsul, S.ST., M.Eng.

Wacana penerapan sekolah enam hari untuk jenjang SMA/SMK di Jawa Tengah kembali menjadi perhatian publik. Ketua PGRI Jateng Muhdi menyatakan penolakan karena menilai sistem lima hari sekolah sudah ideal bagi siswa, guru, dan keluarga. Ia menilai penambahan satu hari justru berpotensi menambah beban, mengurangi waktu istirahat, serta mengganggu ruang interaksi sosial siswa di masyarakat. Sementara itu, Pemprov Jateng melalui Disdikbud menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian, dengan melibatkan para pakar, akademisi, dan elemen masyarakat. Kajian juga mempertimbangkan kondisi orang tua yang banyak bekerja hingga enam hari dalam sepekan sehingga perlu evaluasi tentang pola pengawasan anak pada hari libur.

Bagaimana mencermati hal ini?

Narasumber : Sekretaris Disdikbud Jateng, Syamsudin

Kota Semarang tercatat sebagai kota dengan paparan mikroplastik tertinggi keempat di Indonesia. Penelitian Ecoton Foundation bersama SIEJ menemukan 13–14 partikel mikroplastik di udara, bahkan air hujan di Jalan Mataram juga terdeteksi mengandung puluhan partikel mikroplastik per sampel. Temuan ini menunjukkan polusi mikroplastik sudah masuk ke berbagai sumber air dan berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat. Salah satu faktor pemicunya adalah kebiasaan membakar sampah dan penggunaan plastik sekali pakai.

Apa yang perlu segera dilakukan untuk mengatasi ancaman mikroplastik ini?

Narasumber: Pengamat Lingkungan Senior dari Universitas Diponegoro (Undip), Prof Dr Ir Syafrudin CES MT IPU Asean.Eng

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diajukan oleh seorang guru, Sri Hartono, terkait batas usia pensiun guru. Meski ditolak, MK dalam pertimbangannya memerintahkan pemerintah untuk melakukan kajian mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun guru hingga 65 tahun, terutama bagi guru dengan jabatan fungsional ahli utama. Langkah ini menjadi sorotan karena menyentuh isu penting terkait motivasi, kesejahteraan, dan kesinambungan tenaga pendidik di tengah kekurangan guru yang masih terjadi di berbagai daerah.

Bagaimana menanggapi putusan ini, dan apa harapan terhadap tindak lanjut dari pemerintah?

Narasumber : Pemohon uji materi UU Guru atau Guru SMA Negeri 15 Semarang, Sri Hartono.

Kasus perundungan yang berujung bunuh diri seorang siswi MTs di Sukabumi, Jawa Barat, kembali menggugah perhatian publik terhadap isu keamanan dan kenyamanan belajar di sekolah. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyebut tengah menyiapkan Peraturan Menteri baru untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Bagaimana langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan hal ini?

Narasumber : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.

DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memutuskan tidak memakzulkan Bupati Sudewo dalam sidang paripurna Jumat, 31 Oktober 2025. Dari tujuh fraksi, hanya Fraksi PDIP yang mendorong pemakzulan, sementara enam fraksi lainnya Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar memilih memberikan rekomendasi perbaikan kinerja. Keputusan ini diambil meski Pansus Hak Angket sebelumnya menemukan 12 dugaan pelanggaran kebijakan, mulai dari mutasi ASN, kenaikan PBB, hingga pengelolaan Baznas.

Bagaimana langkah perbaikan yang akan dilakukan Bupati Sudewo, dan apa makna keputusan DPRD ini bagi pemerintahan di Pati?

Narasumber : Ketua Pansus DPRD Hak Angket Pemakzulan Bupati, Teguh Bandang Waluyo.

Hari ini Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada hari ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyalurkan bantuan sebesar 410 juta rupiah untuk korban banjir di Kecamatan Genuk. Selain itu, warga juga mengeluhkan genangan banjir di jalan pantura Semarang Demak Jawa Tengah yang tak kunjung surut meski sudah hampir sepekan. Selain itu, BPBD Kota Semarang mencatat sebanyak 38 ribu jiwa terdampak banjir yang melanda wilayah timur Kota Semarang sejak beberapa hari terakhir.

Bagaimana penanganan bencana banjir ini?

Narasumber : Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti.

Warga mengeluhkan genangan banjir di jalur Pantura Semarang–Demak yang tak kunjung surut. Sudah hampir sepekan kawasan tersebut terendam, menyebabkan arus lalu lintas macet parah dan banyak kendaraan mogok. Genangan banjir yang muncul sejak Rabu (22/10) hingga Senin (27/10/2025) belum menunjukkan tanda-tanda surut. Selain itu, dua orang dilaporkan tewas tenggelam di lokasi berbeda saat banjir pada Sabtu (25/10) lalu.

Bagaimana penanganan banjir ini?

Narasumber : Kepala Pusdataru Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro.

Munculnya istilah umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) menimbulkan beragam respons dari masyarakat dan pelaku usaha. Sebagian jemaah menilai kebijakan ini memberi keleluasaan beribadah dan kebebasan mengatur perjalanan sendiri. Namun di sisi lain, pelaku usaha haji dan umrah menilai legalisasi umrah mandiri berisiko menimbulkan persoalan baru, mulai dari perlindungan jemaah, pengawasan, hingga potensi melemahnya peran biro perjalanan resmi.

Bagaimana mencermati hal ini?

Narasumber : Ketua DPP BERSATU (Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah), Mohammad Farid Aljawi, S.E., M.H.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sistem keamanan siber aplikasi administrasi perpajakan Coretax kini jauh lebih kuat, dari skor 30 menjadi 95+ atau setara A plus. Menkeu memastikan kebocoran data Coretax sebelumnya tak akan terulang. Untuk menguji ketahanan sistem, Purbaya juga memanggil hacker anak bangsa yang berpengalaman, termasuk yang pernah bekerja di perusahaan teknologi global, untuk melakukan uji keamanan.

Bagaimana mencermati klaim peningkatan keamanan Coretax ini dari sisi keamanan siber nasional? Apakah langkah pemanggilan hacker anak bangsa sudah cukup untuk mencegah risiko kebocoran data?

Narasumber : Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya.

Pemerintah resmi melegalkan umrah mandiri melalui UU No. 14 Tahun 2025, memungkinkan calon jemaah berangkat tanpa melalui biro travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan ini menyesuaikan regulasi Arab Saudi yang kini memberikan izin resmi umrah mandiri dan mempermudah visa transit bagi jemaah. UU ini juga bertujuan memberikan perlindungan hukum dan layanan bagi jemaah umrah mandiri, termasuk mekanisme pengaduan dan jaminan layanan.

Bagaimana mencermati legalisasi umrah mandiri ini dari sisi perlindungan hukum dan keamanan jemaah? Apakah regulasi di Indonesia sudah cukup adaptif terhadap perkembangan kebijakan Arab Saudi?

Narasumber : Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020–2025, Amirsyah Tambunan.

Delapan puluh tahun lalu, tepat pada 14 Oktober 1945, rakyat Semarang dari berbagai kalangan bersatu melawan pendudukan tentara Jepang dalam peristiwa heroik yang dikenal sebagai Pertempuran Lima Hari di Semarang. Dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Mr. Wongsonegoro, para pemuda menuntut Jepang menyerahkan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, namun upaya tersebut berubah menjadi pertempuran sengit yang menelan banyak korban, termasuk gugurnya dr. Kariadi.

Bagaimana latar belakang sosial dan politik yang memicu terjadinya Pertempuran Lima Hari di Semarang? Selain itu, apa makna perjuangan para pemuda Semarang kala itu bagi generasi muda saat ini?

NS : Koordinator Program Studi S2 Kajian Sejarah, Universitas Negeri Semarang/ M . Shokheh, S.Pd., M.A., Ph.D.

Kasus tewasnya Angga Bagus Perwira (12), siswa SMP Negeri 1 Geyer, Kabupaten Grobogan, yang diduga menjadi korban bullying teman sekelasnya, kembali mengusik dunia pendidikan. Korban yang selama ini digambarkan pendiam dan sering mendapat perundungan verbal serta fisik, meninggal saat jam istirahat sekolah, meski sebelumnya kasus serupa sempat dimediasi pihak sekolah. Peristiwa tragis ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan guru, peran bimbingan konseling, serta strategi preventif pencegahan bullying di sekolah.

Bagaimana seharusnya sekolah dan guru menangani laporan bullying agar tragedi seperti ini tidak terulang, dan langkah apa yang bisa mendukung korban sekaligus mencegah perilaku agresif pelaku?

NS : Dosen BK & Konselor Profesional LPPP UNNES, Edwindha prafitra N , M. Pd, Kons

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) pemuda di wilayahnya untuk menjadi mitra strategis dalam program pengentasan kemiskinan. Sinergi antara pemerintah dan ormas dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus mendukung efektivitas program pengurangan kemiskinan, yang saat ini mencapai 9,48 persen atau sekitar 3,37 juta orang.

Bagaimana peran ormas pemuda dalam menekan angka kemiskinan secara nyata di masyarakat, dan strategi sosial apa yang dapat diterapkan agar sinergi antara pemerintah dan ormas berdampak maksimal?

NS : Dosen Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fisip Unnes, Prof. Dr. Tri Maehaeni Pudji Astuti, M.Hum.

Fenomena “Tepuk Sakinah” viral di media sosial karena dinilai unik, menyenangkan. Fenomena ini pertama kali viral setelah KUA Menteng, Jakarta, mengunggah video yel-yel tersebut pada Desember 2024 dan viral pada bulan September ini. Tepuk sakinah biasa digunakan dalam ice breaking program Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Kemenag untuk menanamkan nilai memperkokoh hubungan rumah tangga. Sementara itu Menurut data Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dalam lima tahun terakhir, tercatat 604.463 kasus perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan 1 hingga 5 tahun.

Lantas bagaimana sebenarnya esensi tepuk sakinah ini dan seperti apa peran KUA dalam membina keharmonisan keluarga indonesia ?

Narasumber : Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, H. Zudi Rahmanto, S.Ag. M. Ag

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang meminta maaf sembari menangis atas munculnya kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah di Indonesia// Nanik turut mengakui kesalahan BGN atas meningkatnya kasus keracunan// Namun Nanik menyatakan bahwa BGN selaku pelaksana akan memperbaiki program MBG secara menyeluruh/ dan meminta masyarakat untuk mengawasi SPPG di seluruh indonesia.

Sebelumnya Kepala Kantor Staff Presiden M Qodari menyebut kasus keracunan MBG ini sudah mencapai 5000 korban.

Bagaimana seharusnya langkah efektif pemerintah untuk mengatasi keracunan ini ?

Narasumber : Anggota KOmisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus melindungi pekerja dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK. Satgas ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah serta didukung Satgas Hubungan Industrial Polda Jateng. Pemerintah berharap langkah pencegahan ini bisa dilakukan sejak dini agar kasus PHK tidak terulang, sekaligus menjaga komunikasi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

Bagaimana mencermati hal ini?

Narasumber : Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah, Luqmanul Hakim

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus melindungi pekerja dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK. Satgas ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Ahmad Aziz serta didukung Satgas Hubungan Industrial Polda Jateng. Melalui satgas tersebut, pemerintah berharap langkah pencegahan bisa dilakukan sejak dini agar kasus PHK tidak terulang di Jawa Tengah.

Seperti apa strategi pemerintah daerah melalui Satgas PHK dalam mengantisipasi potensi PHK di sektor padat karya sekaligus menjaga hubungan industrial tetap kondusif?

Narasumber : Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah bekerja sama dengan 10 perusahaan lewat program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) untuk meningkatkan kualitas tempat penitipan anak atau daycare. Program ini diharapkan bisa membantu orang tua, khususnya para pekerja, agar lebih tenang menitipkan anaknya karena layanan pengasuhan semakin baik.

Seperti apa sebenarnya tujuan utama program Tamasya bagi peningkatan kualitas pengasuhan anak di daycare?

Narasumber : Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Jateng, Nitya Aparanadyanti, S. Psi

Komisi II DPR RI, Mohamad Toha mengapresiasi kualitas pelayanan yang dinilai sudah baik, hal ini disampaikan pada kunjungan kerja spesifik ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Tuntang, Kab. Semarang 17/9/2025. Namun, ada beberapa masukan penting terkait perbaikan infrastruktur khususnya jaringan internet dan fasilitas fisik, untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat. Salah satu yang disorot adalah jaringan internet yg dinilai masih lambat di beberapa area.

Bagaimana upaya penguatan pemerataan jaringan internet di daerah?

Narasumber : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi S.E., M.M