Presiden Prabowo Gelar Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang.

Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian retret jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat, Selasa, 6 Januari 2025. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari taklimat awal tahun 2026 kepada seluruh menteri dan kepala lembaga.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan retret tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet sepanjang tahun 2025. Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai dengan target dan harapan masyarakat.

“Pertimbangan saya kumpulkan adalah pertama untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran kabinet.

Selain evaluasi kinerja, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pemahaman bersama terkait posisi Indonesia di tengah dinamika dan gejolak global yang terus berkembang. Presiden menekankan bahwa situasi internasional yang tidak menentu menuntut pemerintah bekerja lebih solid dan responsif.

“Selanjutnya kita memahami kondisi bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo juga dijadwalkan memberikan arahan strategis kepada para pembantunya terkait percepatan dan realisasi program kerja pemerintah di tahun 2026. Arahan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun langkah kebijakan ke depan.

Retret kabinet ini menjadi momentum konsolidasi awal tahun bagi pemerintahan Presiden Prabowo guna memperkuat sinergi, meningkatkan kinerja, serta memastikan stabilitas nasional di tengah tantangan global.

Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang yang menerjang Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, bertambah menjadi 14 orang. Bencana terjadi pada Senin, 5 Januari 2025, sekitar pukul 02.30 WITA, setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam waktu lama. Tiga kecamatan terdampak yakni Siau Timur, Siau Timur Selatan, dan Siau Barat.

Bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana? Sejauh mana proses pencarian, evakuasi, serta penanganan para korban yang dilakukan tim SAR? Ikuti laporan langsung dan update penanganan di lapangan bersama Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, Ida Bagus Ngurah Asrama, dalam laporan live sekarang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi diberlakukan mulai awal 2026. Pemerintah menilai aturan ini sebagai tonggak berakhirnya hukum pidana kolonial dan awal penegakan hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, serta berlandaskan nilai Pancasila dan budaya bangsa. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut KUHP baru sebagai langkah penting reformasi hukum pidana Indonesia.

Namun di sisi lain, sejumlah kalangan, termasuk akademisi dan pegiat HAM, menyoroti sejumlah pasal yang dinilai kontroversial, seperti pasal perzinahan, ketentuan pidana mati, hingga pasal penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Apakah KUHP baru benar-benar menjawab kebutuhan keadilan masyarakat, atau justru berpotensi membatasi ruang kebebasan sipil?

Diskusi ini akan mengulas pro dan kontra pemberlakuan KUHP baru bersama Mantan Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, membedah implikasi hukum, politik, dan demokrasi ke depan. Dengarkan analisis lengkapnya hanya di podcast ini.

Tim Elshinta Peduli Kemanusiaan telah menyalurkan bantuan dari pendengar Radio Elshinta bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di lingkungan Gereja HKBP Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Yang disalurkan berupa beras, minyak goreng, aneka biskuit, mie instan, t-shirt, tikar, handuk, selimut, gayung, ember, sabun, shampo, minuman kemasan, obat-obatan, makanan siap saji, kue kotak, goodiebag, makanan anak, bola kaki, raket dan kock Badminton.

Bagaimana perkembangan situasi di sana dan seperti apa pelaksanaan penyaluran bantuan kita simak bersama Misriadi dan Remon Fauzi.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sistem peradilan Indonesia dengan diberlakukannya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru secara serentak mulai 2 Januari 2026. Perubahan ini menandai transisi besar dari hukum warisan kolonial menuju sistem hukum nasional yang mengedepankan keadilan restoratif.
Ada pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat menghukum (retributif) menjadi hukum yang memulihkan (restoratif). Namun, di balik optimisme pemerintah yang telah merampungkan berbagai Peraturan Pelaksana (PP), muncul pertanyaan krusial di tengah masyarakat dan praktisi hukum: Sudah siapkah Indonesia?

“Produktivitas Rendah, Replanting Lambat: Tantangan Nyata Sawit Nasional”

Mau tahu, seberapa penting industri Sawit? Simak perbincangannya dengan Prof. Bustanil Arifin Ekonom Senior INDEF.

NS:

1. Pakar Hukum Tata Negara dari STIH IBLAM, Bapak Radian Syam

2. Pengacara publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat Ralian Jawalsen

Pengembalian Keuangan (PK) jemaah haji khusus 2026 masih tertahan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hingga masuk tenggat pembayaran layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Direktur Pelayanan Haji Khusus Tuti Rianingrum mengatakan ada perbedaan mekanisme pengajuan PK pada penyelenggaraan haji tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum melakukan pencairan, Kemenhaj akan memastikan seluruh jemaah telah memenuhi syarat istithaah kesehatan yang sebelumnya hanya berlaku bagi jemaah reguler.

Kemudian, Kemenhaj akan memastikan nomor paspor jemaah telah terisi dan tervalidasi. serta mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi jemaah haji khusus// hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

lantas tepatkah aturan ini mengingat pengembalian keuangan mendapat keluhan sejumlah pihak?

Simak pembahasannya bersama Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj

Ketegangan politik dan keamanan di Venezuela meningkat tajam menyusul dinamika geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan penahanan Presiden Nicolas Maduro. Situasi ini memicu kewaspadaan global, termasuk di Indonesia, khususnya terkait keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela. Pemerintah didorong menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari pemantauan intensif hingga opsi evakuasi jika kondisi memburuk.

Dalam pembahasan ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyoroti kesiapan Kementerian Luar Negeri serta bagaimana Indonesia seharusnya menempatkan sikap diplomatiknya agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, hukum internasional, dan kepentingan nasional.

"Bagaimana situasi lingkungan hidup Indonesia pada 2026, akankah alami perbaikan atau malah sebaliknya?"
Nantikan pembahasannya dalam #Outlook2026 bersama narasumber:
1. Ketua Masyarakat Geologi Tata Lingkungan Indonesia - Ikatan Ahli Geologi Indonesia (MAGETI - IAGI) Ir. Indra Badri, BS., SM., APU
2. Anggota Komisi XII DPR RI Ir. H. Ateng Sutisna, MBA

Kabar baik kembali datang dari Aceh Tamiang. Seperti daerah lain, Senin pagi, 5 Januari 2026, sejumlah sekolah di Aceh Tamiang juga siap melaksanakan pembelajaran semester genap. Salah satu capaian sangat berarti dari proses penanganan pascabencana.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti akan membuka awal semester genap dari SMA Negeri 4 Kejuruan Muda, Aceh Tamiang.

Power Breakfast pagi ini adalah analis komunikasi politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Seperti apa kesibukan beliau di pagi hari?

Ikuti obrolannya dalam Power Breakfast, Senin, 5 Januari 2025, pukul 07.00 wib.

NS:

Guru Besar Ilmu Politik & Keamanan/Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjajaran (2016 - 2021) Prof. Dr. Muradi, M.Si., M.Sc.

Pengamat migas dari asosiasi ekonomi politik indonesia, Salamudin Daeng

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengumumkan capaian penting di sektor pendidikan nasional: 85 persen program revitalisasi sekolah telah rampung.

Program ini menjadi salah satu dari tiga prioritas utama Presiden untuk memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia—mulai dari perbaikan sarana prasarana hingga peningkatan kenyamanan dan keamanan belajar siswa.

Apa dampaknya bagi sekolah, guru, dan peserta didik?
Simak penjelasan lengkapnya dalam episode ini. 🎧📚

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan siswa sekolah kedinasan, termasuk IPDN, untuk turun langsung membantu pemulihan layanan publik di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Guru Besar IPDN sekaligus Ketua Institut Otonomi Daerah (i-OTDA), Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA, menilai langkah ini efektif karena memadukan pengabdian, pembelajaran kepemimpinan, dan percepatan pemulihan administrasi pemerintahan pascabencana. Wawancara ini mengulas urgensi pelibatan sekolah kedinasan, manfaat bagi daerah terdampak, serta tantangan koordinasi dalam situasi krisis.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, meresmikan bantuan revitalisasi satuan pendidikan di Kota Medan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, sekaligus mendukung proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik. Peresmian dihadiri jajaran Kementerian Dikdasmen, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pemerintah daerah setempat.

Belakangan ini, muncul kritik tajam dari warganet, hingga hate speech, dan hoax, terkait pengananan bencana di Sumatera. Kritik terhadap penanganan bencana merupakan bagian penting dari pengawasan publik dalam alam demokrasi. Namun, Kritik yang merupakan hak konstitusional warga, akan lebih baik jika bersifat membangun dan berbasis fakta, sebagai bagian dari dialog sosial untuk perbaikan kebijakan. Bagaimana masyarakat menggunakan dan menyampaikan kritik secara obyektif, berbasis fakta dan konstruktif ?

Talk dengan Guru Besar Universitas Trisakti Prof. Trubus Rahardiansah

Program Work From Anywhere (WFA) yang diluncurkan pemerintah hingga 4 Januari 2026, seiring Indonesia Great Sale, membuka peluang Work From Mall sebagai alternatif bekerja jarak jauh. Kebijakan yang digelar di 24 provinsi oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana ini dinilai dapat mendorong kunjungan ke pusat perbelanjaan.

Namun, apakah WFA mampu mengurangi fenomena “Rojali dan Rohana” di mal? Bagaimana respons pengelola pusat belanja terhadap kebijakan ini? Simak perbincangan bersama Alphonzus Widjaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dalam Talk Elshinta.

Pengamat Bola : Ignatius Indro dan Jimmy S Harianto

CRI - Dominasi Jepang Tergeser, Mobil Tiongkok Melaju di Pasar Global