kami akan hadirkan beragam informasi kegiatan Menteri Agama, diantaranya Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk menghadirkan MORA, One Stop Service dalam memperkuat keamanan siber dan layanan digital Kemenag.
Kami juga akan hadirkan pemikiran Menteri Agama tentang Ekoteologi, konsep yang mengajarkan kita untuk mencintai alam sebagai bagian dari ibadah.
Selain itu, kita akan sajikan pandangan Menteri Agama tentang perkembangan Madrasah di Indonesia yang menurut Menteri Agama lebih kompetitif dalam melahirkan generasi Bangsa . Kita juga akan membahas tentang Hari Toleransi Internasional, dan bagaimana kita dapat memperkuat nilai toleransi di Indonesia.
Dan masih banyak lagi, termasuk tentang potensi Wakaf dan dana Keagamaan untuk pengentasan kemiskinan, Lomba Semarak Kongres Rohis Nasional I, dan Milad ke-113 PP Muhammadiyah juga kami hadirkan dalam Sepekan Menteri Agama di Radio Elshinta
Sebuah pesawat latih jenis GA8 Airvan dengan registrasi PK-WMP milik Wise Air dilaporkan melakukan pendaratan darurat di kawasan Desa Kerta Waluya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat siang sekitar pukul 14.00 WIB. Kepala Kantor Basarnas Jawa Barat, Ade Dian Permana, menyebutkan pesawat yang sebelumnya terbang dari STPI mengalami kendala hingga akhirnya mendarat darurat di area persawahan.
Dalam insiden tersebut, empat orang dilaporkan terluka, terdiri dari instruktur dan siswa penerbangan yang berada di dalam pesawat. Seluruh korban berhasil dievakuasi dan langsung mendapatkan perawatan medis. Tim Basarnas bersama TNI, Polri, serta relawan setempat turut melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan tidak ada korban lain dan mengamankan area kejadian.
Hingga kini, penyebab pasti pendaratan darurat masih dalam penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Sementara itu, otoritas penerbangan mengimbau masyarakat agar tidak mendekat ke lokasi agar proses evakuasi dan investigasi dapat berjalan aman.
Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang pada rapat paripurna, 18 November lalu. UU KUHAP yang baru ini diharapkan membawa pembaruan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pengesahan regulasi ini tidak akan menimbulkan kekosongan hukum, karena seluruh ketentuan yang membutuhkan aturan pelaksana masih memiliki dasar yang berlaku. Lalu, bagaimana implementasi UU KUHAP ke depan dan apa tantangan yang harus diantisipasi? Simak penjelasan Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro.
Media sosial dan gim daring (game online), saat ini menjadi medan baru penyebaran propaganda dan perekrutan anggota jaringan terorisme, termasuk anak dan remaja. Catatan Densus 88 Antiteror Polri menyebutkan selama tahun 2025 ada 110 anak direkrut oleh kelompok radikal jaringan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menangani pencegahan, kesiapsiagaan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi kabarnya telah menindaklanjuti hal itu.
Apa yang tengah disiapkan BNPT..?
Simak pembahasan bersama Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono
Mewaspadai aksi jaringan teroris yang merekrut anak melalui ruang digital, apa yang harus dilakukan?
Narasumber:
1. Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah
2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika), Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi
Musibah longsor di Banjarnegara dan Cilacap serta laporan tanah bergerak di sejumlah titik kembali mengingatkan tingginya kerentanan geologis di Jawa Tengah. Sebanyak 424 warga Dusun Situkung akan direlokasi ke hunian sementara, dan upaya serupa tengah dipersiapkan bagi penyintas longsor di Desa Cibeunying, Cilacap. Di tengah situasi darurat ini, pemetaan titik rawan dan potensi tanah bergerak menjadi langkah penting untuk menjamin keselamatan jangka panjang.
Apa saja yang harus dipastikan pemerintah agar proses relokasi berlangsung aman, layak, dan berkelanjutan bagi warga terdampak?
Simak pembahasan lengkapnya bersama Ahli Geologi UGM, Ir. Agus Hendratno, ST. MT
Narasumber :
1. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso
2. Pengamat Hukum Tata Negara/Praktisi Hukum, Ralian Jawalsen
Densus 88 Antiteror memaparkan temuan mengejutkan: lebih dari 110 anak di Indonesia telah menjadi target rekrutmen jaringan terorisme sepanjang 2025. Juru Bicara Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana, menjelaskan bagaimana perekrutan kini bergerak ke ruang digital—mulai dari gim online hingga grup tertutup yang berisi konten kekerasan.
Dalam percakapan ini, Mayndra menguraikan pola propaganda yang menyusup ke aktivitas harian anak, indikator radikalisasi yang perlu diwaspadai orang tua, serta bagaimana Densus bersama berbagai pemangku kepentingan menangani kasus-kasus ini.
Dengarkan pemaparan lengkapnya dan pelajari bagaimana perlindungan anak menghadapi ancaman ekstremisme digital menjadi semakin krusial.
Pelayanan publik Polri kembali disorot. Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengakui masih banyak pekerjaan rumah, terutama pada layanan digital dan kecepatan respons yang dinilai kalah cepat dibandingkan standar internasional maupun lembaga lain seperti pemadam kebakaran. Bahkan, sebagian masyarakat disebut lebih memilih menghubungi Damkar karena responsnya dinilai lebih sigap.
Dalam episode ini, kami mengulas apakah benar Damkar kini lebih diminati masyarakat, atau justru pelayanan publik berbasis digital Polri yang perlu pembenahan mendasar.
Bersama Pengamat Kepolisian ISESS, Bambang Rukminto, kami mengurai persoalan, tantangan, dan langkah perbaikan yang harus segera dilakukan.
Narasumber
1. Pakar Hukum Pidana - Dosen Fakultas Hukum (FH) UnTar, Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
2. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia (LBHPI), Gerardus Gegen
Dalam wawancara eksklusif bersama Radio Elshinta, Dr. Tan Shot Yen menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terancam gagal memenuhi tujuan karena lemahnya tata kelola dan minimnya peran profesional gizi. Ia mengungkap praktik-praktik salah urus di lapangan—mulai dari penggantian menu bergizi dengan makanan ultra proses hingga keputusan SPPG yang mengabaikan rekomendasi ahli gizi. Dr. Tan juga menyoroti masalah supervisi, rekrutmen yang tidak tepat, serta risiko keselamatan anak akibat salah sasaran menu. Percakapan ini mengupas mengapa pelibatan nutrisionis secara penuh menjadi kunci keberhasilan MBG.
Pengamat Ekonomi Kerakyatan UIN Syarif Hidayatullah, Dr Hendra Kholid, & Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus
Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke SMPN 4 Kota Bekasi pada Senin (17/11) disambut meriah oleh para siswa, guru, dan warga sekitar. Sejak pagi, masyarakat telah menunggu di sepanjang jalan menuju sekolah, sementara penampilan marching band SMPN 4 turut menyemarakkan suasana ketika Presiden tiba pada pukul 10.44 WIB.
Presiden Prabowo yang hadir mengenakan safari cokelat dan peci hitam menyapa warga dari sunroof mobil Maung Garuda, membalas antusiasme mereka dengan salam hormat dan senyum. Setibanya di gerbang sekolah, sambutan semakin hangat, dan Presiden sempat berhenti sejenak menikmati penampilan marching band para siswa.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas melalui penggunaan PID (Papan Interaktif Digital), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Dalam momentum bersejarah bagi sekolah ini, kami berkesempatan mewawancarai Kepala SMPN 4 Kota Bekasi, Ibu Sungkawati, untuk mengetahui pandangan beliau mengenai makna kunjungan Presiden dan kesiapan sekolah mendukung transformasi digital pembelajaran.
Episode ini membahas melemahnya kritik media terhadap pemerintah, merujuk pada pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan analisis pengamat media Surya Aka. Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Surya menguraikan bagaimana tekanan ekonomi, dominasi platform digital global, maraknya buzzer politik, hingga meningkatnya laporan hukum terhadap jurnalis membuat ruang kritik menyempit. Ia juga menyinggung pentingnya keberpihakan pada kode etik serta perlunya dukungan kebijakan agar industri pers kembali kuat. Sebuah perbincangan mendalam tentang tantangan dan masa depan jurnalisme Indonesia.
Narasumber:
1. Pakar pendidikan karakter, Doni Koesoema
2. Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi
Keadilan bagi Pendidikan Madrasah, Ekoteologi dan Pentingnya Direktorat Jenderal Pondok Pesantren kami hadirkan dalam Sepekan Menteri Agama
Event Run For Good Jurnalis 2025 bukan hanya sekedar event lari di kalangan jurnalis, namun ingin gaungkan jurnalisme berkualitas dan mendukung keberlanjutan jurnalisme.
Narasumber: Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti.
1. Koodinator Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat, M.S. Iriyanto
2. Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi
Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi dua guru di Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muis Muharram—keputusan yang dinilai tepat oleh Komisi X DPR karena keduanya bukan pelaku korupsi. Langkah ini disebut sebagai wujud keadilan yang lebih manusiawi.
Dalam episode ini, Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, membahas apa yang perlu diapresiasi dari keputusan Presiden serta dampaknya bagi dunia pendidikan dan penegakan hukum.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti maraknya kasus penculikan anak yang disebut sebagai fenomena gunung es. Pernyataan ini mencuat setelah kasus balita Bilqis asal Makassar yang diculik dan ditemukan enam hari kemudian di Jambi, diduga dijual ke komunitas Suku Anak Dalam menggunakan dokumen palsu. KPAI mencatat, sejak 2021 hingga 2024 terdapat 138 kasus penculikan termasuk perdagangan anak.
Dalam program ini, kita akan membahas langkah konkret KPAI dalam menekan tingginya kasus penculikan anak di Indonesia bersama Komisioner KPAI, Ai Maryati Sholihah.