Persiapan penyelenggaraan ibadah Haji 2026 atau 1447 Hijriah telah berjalan sejak tahun lalu. Pemerintah menetapkan kuota jemaah Indonesia sebanyak 203.320 orang, disertai pembaruan regulasi bersama Kementerian Haji Arab Saudi, penandatanganan kontrak layanan akomodasi dan transportasi, hingga pemrosesan dokumen jemaah seperti paspor dan biometrik. Pembinaan manasik serta tahapan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji juga terus berlangsung, dengan target awal pemberangkatan kloter pertama pada April 2026.

Lalu, sejauh mana kesiapan operasional dan fasilitas untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia tahun ini? Kita akan membahasnya bersama Puji Raharjo, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia,

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggelar konferensi pers terkait perkembangan terkini penanganan bencana di wilayah Sumatra. Dalam keterangannya, Menkes menyoroti fokus pemerintah pada pemulihan kesehatan masyarakat terdampak, termasuk pelayanan medis darurat, pencegahan penyakit pascabencana, serta pemulihan fasilitas kesehatan.

Selain itu, Kementerian Kesehatan bersama lintas kementerian dan pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan kesehatan, mulai dari obat-obatan, tenaga medis, hingga dukungan logistik bagi warga di lokasi terdampak. Pemerintah memastikan upaya penanganan dilakukan secara terpadu agar kondisi kesehatan masyarakat dapat segera pulih dan risiko dampak lanjutan dapat ditekan.

Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (7/1) Siang Menghadari Panen raya dan Pengumuman Swambada Pangan di Karawang, Jawa Barat.

Agenda Kegiatan:

- Panen raya menggunakan combine harvester, mesin panen modern yang memotong, merontokkan, dan membersihkan padi dalam satu proses.

- Pemberian penghargaan kepada 107 penerima atas kontribusi luar biasa dalam pencapaian swasembada pangan. Para penerima berasal dari unsur pimpinan/kepala daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, petani, penyuluh pertanian, serta unsur terkait lainnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani bencana secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan luar negeri. Penegasan ini disampaikan dalam retret awal tahun Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, di tengah rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah daerah.

Retret tersebut tidak hanya menjadi forum konsolidasi dan evaluasi kinerja pemerintahan, tetapi juga menghasilkan keputusan strategis dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden menunjuk Tito Karnavian sebagai ketua Satgas dengan mandat utama mempercepat pemulihan, khususnya pembangunan hunian bagi warga terdampak.

Apa yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kecepatan respons, pemerataan bantuan, dan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana yang berulang?

Simak wawancara bersama Pakar Mitigasi Bencana dan Kebencanaan, Lesto P. Kusumo, dalam ulasan mendalam di Radio Elshinta.

Rencana pemerintah meningkatkan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 perlu dikaji secara cermat, terutama di tengah masih rendahnya produktivitas sawit rakyat dan lambatnya peremajaan kebun. Tanpa tambahan produksi yang signifikan dari sisi hulu, kebijakan B50 berpotensi menekan pasokan crude palm oil (CPO) dan berdampak pada kenaikan harga minyak goreng.

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung sekaligus ekonom senior INDEF, Prof. Bustanul Arifin, menegaskan hal tersebut dalam wawancara program Talk Highlight Radio Elshinta, Selasa (6/1/2026).

“Kalau B50 dipaksakan, ada risiko harga minyak goreng naik. Titik optimal blending menurut kajian ada di kisaran 38 persen. B40 masih relatif aman, tapi B50 perlu kehati-hatian,” ujar Bustanul.

Ia menjelaskan, tantangan utama sektor sawit nasional saat ini justru berada di sisi hulu. Sekitar 41–42 persen perkebunan sawit Indonesia dimiliki rakyat, sementara sekitar 48 persen dikelola perusahaan swasta besar, dan sisanya perkebunan negara.

“Data terakhir menunjukkan sekitar 41 sampai 42 persen sawit kita adalah milik rakyat. Luasannya umumnya 2 sampai 3 hektare, ada juga yang sampai 10 hektare. Perusahaan swasta sekitar 48 persen, sisanya perkebunan negara,” jelasnya.

Total luas perkebunan sawit Indonesia pada 2024 tercatat sekitar 16,8 juta hektare dan diperkirakan meningkat menjadi 17 juta hektare pada 2025. Dari sisi produksi, Indonesia diproyeksikan menghasilkan sekitar 49 juta ton CPO pada 2025, naik dari sekitar 45 juta ton pada 2024 yang terdampak fenomena El Nino.

Namun, Bustanul menilai besarnya produksi nasional tersebut belum mencerminkan kinerja kebun sawit rakyat. Produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit rakyat rata-rata masih di kisaran 10–12 ton per hektare per tahun, jauh di bawah potensi ideal.

“Kalau kondisi ideal, produktivitas TBS bisa mencapai 30 ton per hektare. Perusahaan swasta rata-rata sudah di kisaran 16–18 ton. Sawit rakyat masih tertinggal jauh,” katanya.

Setelah dikonversi menjadi CPO, produktivitas sawit rakyat hanya sekitar 3 ton per hektare, sementara perusahaan swasta mampu mencapai 6–7 ton per hektare. Sebagai perbandingan, produktivitas sawit di Malaysia bahkan bisa menembus 8–9 ton per hektare.

Salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas tersebut adalah usia tanaman yang sudah tua. Banyak kebun sawit rakyat di Sumatera dan Kalimantan telah berumur lebih dari 25 tahun, sehingga secara agronomis memang membutuhkan peremajaan.

Pemerintah sebenarnya telah menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan bantuan dana yang kini mencapai Rp60 juta per hektare. Namun, menurut Bustanul, biaya riil peremajaan masih berada di kisaran Rp70–80 juta per hektare. Akibatnya, realisasi PSR masih jauh dari target.

Pemerintah sempat menargetkan peremajaan 180 ribu hektare per tahun, kemudian diturunkan menjadi 120 ribu hektare, namun realisasinya baru sekitar 29–30 persen.

Dengan kondisi tersebut, Bustanul mengingatkan potensi stagnasi produksi sawit nasional mulai 2026. Ia menilai, dengan laju peremajaan yang lambat dan kebun yang terus menua, produksi sawit sulit melonjak signifikan.

Di sisi lain, ia juga menyoroti tantangan global terkait isu keberlanjutan, termasuk kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) serta kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berpotensi memengaruhi ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa.

Meski demikian, harga CPO global yang masih berada di kisaran USD 970–1.000 per ton sepanjang 2025 dinilai cukup menguntungkan. Harga TBS di tingkat petani bahkan mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram, jauh lebih baik dibanding periode sebelum program biodiesel diperluas.

Ke depan, Bustanul menegaskan pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan energi dan pangan, mempercepat peremajaan sawit rakyat, serta memperkuat pendampingan teknis agar industri sawit tetap berkelanjutan, petani berdaya, dan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti maraknya pakar dan pengamat yang kerap berbicara di berbagai podcast YouTube, namun dinilai terlalu jauh menafsirkan bahkan mengklaim mengetahui apa yang dipikirkan dan akan dilakukan presiden. Pernyataan ini memantik diskusi publik tentang kualitas ruang diskursus digital, otoritas keilmuan, serta batas antara analisis dan spekulasi di ruang publik.

Lalu bagaimana seharusnya publik menyikapi fenomena “pakar instan” di ruang digital? Apakah kritik Presiden Prabowo menjadi peringatan penting untuk menjaga kualitas diskursus publik, atau justru tantangan bagi demokrasi digital yang semakin terbuka? Kita akan membahasnya bersama Guru besar komunikasi politik LSPR Institute of Communication and Business (LSPR Institute), Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si

Tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerang dan menculik Presiden Venezuela Nicolás Maduro menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Pemerintah Indonesia menilai langkah tersebut berpotensi menciptakan presiden berbahaya bagi kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional. Apa saja sorotan dan kekhawatiran dunia internasional atas aksi ini? Bagaimana dampaknya terhadap stabilitas global dan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional?

Simak wawancara bersama Wakil Indonesian Council on World Affairs (ICWA), Bagas Hapsoro, dalam pembahasan mendalam dan berimbang khas Radio Elshinta.

Retret Kabinet Merah Putih di awal tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan visi dan memperkuat konsolidasi kabinet. Sejauh mana agenda ini efektif mendorong kinerja pemerintahan dan percepatan pembangunan nasional?

Untuk membahasnya, kami berbincang bersama Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, mengulas makna strategis retret kabinet, tantangan implementasi, hingga dampaknya bagi arah kebijakan ke depan.

Retret kabinet di awal tahun menjadi momentum penting menyatukan visi Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Agenda ini diharapkan tidak sekadar seremonial, melainkan mampu memperkuat evaluasi kinerja, menegaskan prioritas nasional, dan mendorong eksekusi kebijakan yang lebih efektif.

Pertanyaannya, bagaimana memastikan penyatuan visi ini benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan dan dirasakan langsung oleh masyarakat?

Talk:

-Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

-Pengamat Politik yang juga Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara

Presiden Prabowo Gelar Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang.

Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian retret jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat, Selasa, 6 Januari 2025. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari taklimat awal tahun 2026 kepada seluruh menteri dan kepala lembaga.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan retret tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet sepanjang tahun 2025. Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai dengan target dan harapan masyarakat.

“Pertimbangan saya kumpulkan adalah pertama untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran kabinet.

Selain evaluasi kinerja, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pemahaman bersama terkait posisi Indonesia di tengah dinamika dan gejolak global yang terus berkembang. Presiden menekankan bahwa situasi internasional yang tidak menentu menuntut pemerintah bekerja lebih solid dan responsif.

“Selanjutnya kita memahami kondisi bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo juga dijadwalkan memberikan arahan strategis kepada para pembantunya terkait percepatan dan realisasi program kerja pemerintah di tahun 2026. Arahan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun langkah kebijakan ke depan.

Retret kabinet ini menjadi momentum konsolidasi awal tahun bagi pemerintahan Presiden Prabowo guna memperkuat sinergi, meningkatkan kinerja, serta memastikan stabilitas nasional di tengah tantangan global.

Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang yang menerjang Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, bertambah menjadi 14 orang. Bencana terjadi pada Senin, 5 Januari 2025, sekitar pukul 02.30 WITA, setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam waktu lama. Tiga kecamatan terdampak yakni Siau Timur, Siau Timur Selatan, dan Siau Barat.

Bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana? Sejauh mana proses pencarian, evakuasi, serta penanganan para korban yang dilakukan tim SAR? Ikuti laporan langsung dan update penanganan di lapangan bersama Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, Ida Bagus Ngurah Asrama, dalam laporan live sekarang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi diberlakukan mulai awal 2026. Pemerintah menilai aturan ini sebagai tonggak berakhirnya hukum pidana kolonial dan awal penegakan hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, serta berlandaskan nilai Pancasila dan budaya bangsa. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut KUHP baru sebagai langkah penting reformasi hukum pidana Indonesia.

Namun di sisi lain, sejumlah kalangan, termasuk akademisi dan pegiat HAM, menyoroti sejumlah pasal yang dinilai kontroversial, seperti pasal perzinahan, ketentuan pidana mati, hingga pasal penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Apakah KUHP baru benar-benar menjawab kebutuhan keadilan masyarakat, atau justru berpotensi membatasi ruang kebebasan sipil?

Diskusi ini akan mengulas pro dan kontra pemberlakuan KUHP baru bersama Mantan Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, membedah implikasi hukum, politik, dan demokrasi ke depan. Dengarkan analisis lengkapnya hanya di podcast ini.

Tim Elshinta Peduli Kemanusiaan telah menyalurkan bantuan dari pendengar Radio Elshinta bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di lingkungan Gereja HKBP Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Yang disalurkan berupa beras, minyak goreng, aneka biskuit, mie instan, t-shirt, tikar, handuk, selimut, gayung, ember, sabun, shampo, minuman kemasan, obat-obatan, makanan siap saji, kue kotak, goodiebag, makanan anak, bola kaki, raket dan kock Badminton.

Bagaimana perkembangan situasi di sana dan seperti apa pelaksanaan penyaluran bantuan kita simak bersama Misriadi dan Remon Fauzi.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sistem peradilan Indonesia dengan diberlakukannya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru secara serentak mulai 2 Januari 2026. Perubahan ini menandai transisi besar dari hukum warisan kolonial menuju sistem hukum nasional yang mengedepankan keadilan restoratif.
Ada pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat menghukum (retributif) menjadi hukum yang memulihkan (restoratif). Namun, di balik optimisme pemerintah yang telah merampungkan berbagai Peraturan Pelaksana (PP), muncul pertanyaan krusial di tengah masyarakat dan praktisi hukum: Sudah siapkah Indonesia?

“Produktivitas Rendah, Replanting Lambat: Tantangan Nyata Sawit Nasional”

Mau tahu, seberapa penting industri Sawit? Simak perbincangannya dengan Prof. Bustanil Arifin Ekonom Senior INDEF.

NS:

1. Pakar Hukum Tata Negara dari STIH IBLAM, Bapak Radian Syam

2. Pengacara publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat Ralian Jawalsen

Pengembalian Keuangan (PK) jemaah haji khusus 2026 masih tertahan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hingga masuk tenggat pembayaran layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Direktur Pelayanan Haji Khusus Tuti Rianingrum mengatakan ada perbedaan mekanisme pengajuan PK pada penyelenggaraan haji tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum melakukan pencairan, Kemenhaj akan memastikan seluruh jemaah telah memenuhi syarat istithaah kesehatan yang sebelumnya hanya berlaku bagi jemaah reguler.

Kemudian, Kemenhaj akan memastikan nomor paspor jemaah telah terisi dan tervalidasi. serta mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi jemaah haji khusus// hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

lantas tepatkah aturan ini mengingat pengembalian keuangan mendapat keluhan sejumlah pihak?

Simak pembahasannya bersama Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj

Ketegangan politik dan keamanan di Venezuela meningkat tajam menyusul dinamika geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan penahanan Presiden Nicolas Maduro. Situasi ini memicu kewaspadaan global, termasuk di Indonesia, khususnya terkait keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela. Pemerintah didorong menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari pemantauan intensif hingga opsi evakuasi jika kondisi memburuk.

Dalam pembahasan ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyoroti kesiapan Kementerian Luar Negeri serta bagaimana Indonesia seharusnya menempatkan sikap diplomatiknya agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, hukum internasional, dan kepentingan nasional.

"Bagaimana situasi lingkungan hidup Indonesia pada 2026, akankah alami perbaikan atau malah sebaliknya?"
Nantikan pembahasannya dalam #Outlook2026 bersama narasumber:
1. Ketua Masyarakat Geologi Tata Lingkungan Indonesia - Ikatan Ahli Geologi Indonesia (MAGETI - IAGI) Ir. Indra Badri, BS., SM., APU
2. Anggota Komisi XII DPR RI Ir. H. Ateng Sutisna, MBA

Kabar baik kembali datang dari Aceh Tamiang. Seperti daerah lain, Senin pagi, 5 Januari 2026, sejumlah sekolah di Aceh Tamiang juga siap melaksanakan pembelajaran semester genap. Salah satu capaian sangat berarti dari proses penanganan pascabencana.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti akan membuka awal semester genap dari SMA Negeri 4 Kejuruan Muda, Aceh Tamiang.