Pemerintah terus fokus menangani bencana di Sumatera yang menimbulkan ratusan jiwa meninggal.

Namun, di tengah bencana, sejumlah pejabat dan kepala daerah justru membuat kegaduhan melalui tindakan serta pernyataan.

Ada apa dengan komunikasi publik para pejabat?

Bencana banjir serta longsor melanda sebagian wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sejak seminggu lalu.

Hingga kini, tercatat lebih dari 700 korban jiwa dan ratusan lainnya hilang.

Lalu, mengapa pemerintah tak kunjung menetapkan status bencana nasional?

Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan.

PSI menuding, ada pihak ingin jadi cawapres 2029, yang mengorkestrasi isu kasus ijazah.

Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya.

Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029?

Putusan Mahkamah Konstitusi melarang polisi menduduki jabatan sipil. Dalam putusannya, MK menegaskan, semua anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Apa pengaruh putusan MK ini terhadap institusi Polri ke depan?

Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri menuai sorotan. Alih-alih menunjuk figur independen, mayoritas anggota tim justru berasal dari elit politik dan petinggi kepolisian.

Akankah komisi ini membawa perubahan di kepolisian, atau hanya gimik semata?

Kelompok relawan Jokowi, Projo, mengalihkan dukungan pada Presiden Prabowo.

Projo tak sendiri. Sebelumnya, sejumlah relawan dan politisi pendukung Jokowi juga mengalihkan dukungan.

Ada apa di balik manuver beralihnya dukungan relawan Jokowi ini?

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, masih menyisakan sejumlah catatan. Di antaranya terkait hukum, yang dituding beberapa kali diabaikan atau digunakan demi kepentingan kekuasaan.

Lalu, masihkah Indonesia menjadikan hukum sebagai panglima?

Jelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah program masih belum berjalan memuaskan. Mulai dari kestabilan ekonomi, hukum, hingga kesejahteraan rakyat.

Gaya komunikasi publik juga kerap disorot, karena dinilai serampangan.

Seperti apa rapor setahun pemerintahan Prabowo-Gibran?

Presiden Prabowo Subianto segera melantik para anggota KomiteReformasi Polri.

Sejumlah pihak menyebut wewenang dan tugas Komite ReformasiPolri belum jelas, hingga berpotensi tumpang tindih dengan Tim TransformasiReformasi bentukan Kapolri.

Lalu, seberapa kuat wewenang Komite Reformasi Polri?

Program Makan Bergizi Gratis yang jadi salah satu programprioritas Prabowo-Gibran kembali memantik polemik.

Badan Gizi Nasional mencatat per 25 September 2025, sebanyak5.914 orang keracunan usai mengkonsumsi menu MBG.

Lantas, apakah program ini layak dilanjutkan?

Di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Polri, Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim yang berisi 57 perwira Polri ini akan mengevaluasi seluruh program yang sudah dilaksanakan.

Lantas, apakah dua tim reformasi Polri ini akan optimal ataujustru saling tumpang tindih?

Wacana reformasi Polri kembali mengemuka usai gelombangdemonstrasi akhir Agustus lalu.

Di mana salah satu tuntutannya adalah perbaikan menyeluruhdalam sistem internal kepolisian.

Ada apa di balik wacana reformasi Polri?

Gelombang unjuk rasa dan kerusuhan akhir Agustus lalumenyisakan luka. Sepuluh orang kehilangan nyawa. Tragedi ini harus jadi bahan evaluasi dan koreksi bagi DPR serta pemerintah.

Lalu, akankah tuntutan rakyat akan didengarkan dan terlihatdalam kebijakan pemerintah?

Gelombang demonstrasi pada akhir Agustus 2025 menyisakan duka mendalam. Aksi yang awalnya memprotes tunjangan DPR berubah menjadi kericuhan dan anarkistis. Rentetan unjuk rasa ini dinilai sebagai akumulasi kekecewaan publik pada kebijakan pemerintah.

Lalu, sampai kapan gelombang demonstrasi ini terjadi?

Senin, 25 Agustus, massa berunjuk rasa di sekitar gedung DPRmenyoroti penghasilan anggota dewan yang ditaksir 230 juta rupiah per bulan.

Massa kecewa besarnya gaji DPR tak disertai dengan kinerjamaksimal.

DPR pun dituding tidak peka dengan kondisi bangsa saat ini.

Benarkah demikian?

Bola panas protes kenaikan pajak bumi dan bangunan di Pati, Jawa Tengah hingga 250% terus bergulir. Desakan agar Bupati Pati mundur tak hanya dari Masyarakat.

Pansus Hak Angket DPRD Pati kini mengkaji pemakzulan Bupati Pati.

Apakah Bupati Pati benar-benar bisa dimakzulkan?

Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita masih saja terusik dengan berbagai persoalan bangsa. Mulai dari masalah ekonomi, keadilan, ketimpangan sosial, hingga hilangnya kekuatan oposisi di parlemen.

Lalu, apakah kita benar-benar sudah merdeka?

Fenomena pengibaran bendera “One Piece” jadi sorotan jelang HUT Kemerdekaan. Pengibaran simbol bajak laut dari anime asal Jepang ini dinilai sebagai bentuk protes dan ekspresi ketidakpuasan rakyat terkait beragam kebijakan pemerintah.

Sementara, pemerintah justru menganggap fenomena ini sebagai upaya memecah belah bangsa.

Lalu, benarkah fenomena ini sebagai ekspresi kekecewaan rakyat atau memang untuk memecah belah bangsa?

Dua vonis di pengadilan menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Sekjen pdi perjuangan Hasto Kristiyanto dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara terkait kasus suap Harun Masiku. Sementara, Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun atas kasus impor gula, semasa ia menjabat di tahun 2015-2016.

Sejumlah pihak menilai hukuman ini bernuansa politis.

Lantas, benarkah ada motif politik di kasus Hasto & Tom Lembong?

Di Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia joko widodo menyatakan mendukung penuh PSI.

Dalam pidatonya, Jokowi bahkan meyakini PSI akan jadi partai besar.

Sejumlah pihak menilai, Jokowi akan menjadikan PSI sebagai kendaraan politik demi menjaga legacy.

Lalu, mampukah PSI jadi kendaraan politik Jokowi?